Sosialisasi Politik di Berbagai Negara

Sosialisasi Politik di berbagai Negara

a. Di Negara Liberal

Sosialisasi politik di negara liberal merupakan salah satu sebagai pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik.

b. Di Negara Totaliter

Sosialisasi politik di negara totaliter merupakan indoktrinasi politik. Indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaaan psikologis, dan latihan penuh disiplin, partai politik dalam sistem politik totaliter melaksanakan fungsi indoktinasi politik.

c. Di Negara Berkembang

Menurut Robert Le Vine dalam handout perkuliahan Rusnaini ( 2008:17) berpendapat bahwa “sosialisasi politik pada negara berkembang cenderung mempunyai relasi lebih dekat pada sistem-sistem lokal, kesukuan, etnis, dan regional daripada dengan sistem-sistem politik nasional”. Ada 3 faktor penting dalm sosialisasi politik pada masyarakat berkembang, yaitu :

1. Pertumbuhan pendidikan di negara-negara berkembang dapat melampui kapasitas mereka untuk memodernisasi kelompok tradisional lewat industrinalisasi dan pendidikan.

2. Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional antara jenis kelamin, sehingga kaum wanita lebih erat terikat pada nilai tradisional.

3. Mungkin pengaruh urbanisasi yang selalu dianggap sebgai saru kekuatan perkasa untuk mengembangkan nilai-nilai tradisional.

d. Di Masyarakat Primitif

Proses sosialisasi politik pada masyarakat primitif sangat bergantung pada kebiasaan dan tradisi masyarakatnya, dan berbeda pada tiap suku. Sosialisasi politik pada masyarakat primitif sangat tergantung pada kebiasaan dan tradisi masyarakatnya, dan berbeda pada tiap suku.

sumber : http://miftachr.blog.uns.ac.id/2010/01/sosialisasi-politik/

Agen - agen Sosialisasi Politik

Agen-agen Sosialisasi Politik

1. Keluarga

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang.keluarga merupakan dasar pembantu utama struktur social yang lebih luas, dengan pengertian bahwa lembaga lainya tergantung pada eksistensinya. Bagi keluarga inti (nuclear family) agen sosialisasi meliputi ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara angkat yang belum menikah dan tinggal secara bersama-sama dalam suatu rumah. Sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan diperluas (extended family), agen sosialisasinya menjadi lebih luas karena dalam satu rumah dapat saja terdiri atas beberapa keluarga yang meliputi kakek, nenek, paman, dan bibi di samping anggota keluarga inti. Fungsi keluarga antara lain:

1. Pengaturan seksual

2. Reproduksi

3. Sosialisasi

4. Pemeliharaan

5. Penempatan anak di dalam masyarakat

6. Pemuas kebutuhan perseorangan

7. Kontrol sosial

2. Teman Pergaulan

Teman pergaulan (sering juga disebut teman bermain) pertama kali didapatkan manusia ketika ia mampu berpergian ke luar rumah. Pada awalnya, teman bermain dimaksudkan sebagai kelompok yang bersifat rekreatif, namun dapat pula memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi setelah keluarga. Puncak pengaruh teman bermain adalah pada masa remaja. Kelompok bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu.

3. Lembaga pendidikan formal (sekolah)

Lembaga pendidikan formal seseorang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang juga dipelajari adalah aturan-aturan mengenai kemandirian (independence), prestasi (achievement), universalisme, dan kekhasan (specificity). Di lingkungan rumah seorang anak mengharapkan bantuan dari orang tuanya dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, tetapi di sekolah sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga sekolah dirasa sebagai tempat yang cukup efektif dalam mendidik seorang anak untuk memupuk rasa tanggung jawab untuk kewajiban dan haknya.

4. Media massa

Yang termasuk kelompok media massa di sini adalah media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio, televisi, video, film). Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan.

5. Pemerintah

Pemerintah merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Pemerintah merupakan agen yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan sistem politik dan stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan, di mana beberapa mata pelajaran ditujukan untuk memperkenalkan siswa kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah juga, secara tidak langsung, melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Melalui tindakan pemerintah, orientasi afektif individu bisa terpengaruh dan ini mempengaruhi budaya politiknya.

6. Partai Politik

Partai politik adalah agen sosialisasi politik secondary group. Partai politik biasanya membawakan kepentingan nilai spesifik dari warga negara, seperti agama, kebudayaan, keadilan, nasionalisme, dan sejenisnya. Melalui partai politik dan kegiatannya, individu dapat mengetahui kegiatan politik di negara, pemimpin-pemimpin baru, dan kebijakan-kebijakan yang ada.

7. Agen-agen lain

Selain keluarga, sekolah, kelompok bermain dan media massa, sosialisasi juga dilakukan oleh institusi agama, tetangga, organisasi rekreasional, masyarakat, dan lingkungan pekerjaan. Semuanya membantu seseorang membentuk pandangannya sendiri tentang dunianya dan membuat presepsi mengenai tindakan-tindakan yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Dalam beberapa kasus, pengaruh-pengaruh agen-agen ini sangat besar.

Selain itu, sosialisasi politik juga ditentukan oleh faktor interaksi pengalaman-pengalaman seseorang dalam keluarga, tempat tinggal, pendidikan dan pergaulannya. Karena hal ini yang sangat berperan membentuk karakter anak untuk dewasa nantinya.

sumber : http://miftachr.blog.uns.ac.id/2010/01/sosialisasi-politik/

Pemikiran Teori Klasik pada Sosiologi Politik

Pemikiran Teori Klasik pada Sosiologi Politik

Dari beberapa tokoh teori klasik sosiologi ada beberapa tokoh yang dianggap banyak memberikan kontribusi dalam hal teori yang sampai sekarangpun masih digunakan sebagai dasar berpikir dalam menjelaskan sosiologi politik. Tokoh tersebut antara lain adalah Karl Marx, Max Weber dan Emile Durkheim. Ketiganya dapat dianggap sebagai tokoh yang utama dalam teori klasik.

Meskipun ketiganya tidak secara jelas menjelaskan tentang sosiologi politik tetapi teori-teori dan konsep-konsep mereka tersebut dapat memberikan suatu pemahaman yang mendalam tentang sosiologi politik dengan berdasarkan teori sosiologi klasik.

Persamaan ketiga tokoh tersebut dalam menjelaskan teorinya adalah:

a. Memberikan analisis secara makro

b. Penjelasan bersifat komparasi sejarah

c. Mengemukakan adanya perubahan sosial

d. Teorinya dapat diterapkan di semua tipe masyarakat

Setiap tokoh mempunyai pendekatan dan konsep yang berbeda dalam memberikan kontribusi dalam sosiologi politik. Marx dengan pendekatan materialisme historis dengan konsep tentang kelas, eksploitasi, alinasi, negara serta ideologi. Pendekatan Weber adalah analisis tipe ideal dan sosiologi intepretatif, dengan konsep rasionalisasi, otoritas, kelompok status serta partai politik. Sedangkan pendekatan Durkheim adalah fungsionalisme sosiologis melalui konsepnya solidaritas sosial, anomie dan kesadaran kolektif. Konsep kekerabatan, agama, ekonomi, stratifikasi dan sistem nilai dan kepercayaan bersama merupakan faktor-faktor sosial budaya yang banyak memberikan pengaruh pada pelaksanaan sistem politik, di mana masing-masing tokoh akan mengemukakan hipotesisnya dalam pelaksanaan kegiatan politik.

sumber : http://massofa.wordpress.com/2008/03/26/sosiologi-politik-bag-1/

sosiologi politik

Sosiologi Politik

Pengertian Sosiologi Politik

Terdapat beberapa definisi tentang sosiologi yang dikemukakan oleh berbagai tokoh sosiologi. Dikemukakan bahwa sosiologi pada dasarnya memusatkan perhatiannya pada masyarakat dan individu, karena menurut sosiologi, masyarakat sebagai tempat interaksi tindakan-tindakan individu di mana tindakan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat. Sosiologi juga memahami tentang lembaga sosial dan kelompok sosial yang merupakan bagian dari masyarakat sebagai unit analisis sosiologi. Selain itu sosiologi juga mempelajari tentang tatanan sosial serta perubahan sosial.

Politik berkaitan pelaksanaan kegiatan dan sistem politik untuk tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan, dalam hal ini adanya penggunaan kekuasaan agar tujuan tersebut dapat terlaksana. Perlu untuk dipahami bahwa tujuan yang telah ditentukan tersebut merupakan tujuan publik dan bukannya tujuan individu.

Sedangkan sosiologi politik dasarnya berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan sistem politik, yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial budaya.

sumber : http://massofa.wordpress.com/2008/03/26/sosiologi-politik-bag-1/

sosial politik

SOSIAL POLITIK

Segala pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini secara umum bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jangkauan pemerintahan sampai ke tingkat terkecil dalam pelaksanaan pembangunan merupakan wujud dari kesungguhan pemerintah melakukan pembangunan itu sendiri.

Paparan wilayah yang luas merupakan salah satu dari banyaknya potensi pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan. Potensi tersebut di sisi yang lain juga menimbulkan permasalahan seandainya cakupan wilayah yang luas tersebut kurang dapat secara optimal diberdayakan. Atas dasar pemikiran tersebut yaitu untuk memeratakan pembangunan di kecamatan-kecamatan dengan muatan desa/ kelurahan yang besar dan banyak secara jumlah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan pada tahun 2004 melakukan pemekaran wilayah kecamatan pada 3 (tiga) kecamatan dengan jumlah desa / kelurahan yang besar yaitu Lebakwangi yang dimekarkan menjadi 2 kecamatan yaitu Lebakwangi dan Maleber, Garawangi menjadi Garawangi dan Sindangagung, serta Cilimus dimekarkan menjadi Kecamatan Cilimus dan Kecamatan Cigandamekar.

Optimalisasi pembangunan tentu saja menjadi sebuah harapan utama dengan adanya pemekaran wilayah tersebut, beberapa desa juga mengalami pemekaran pada tahun 2004, yaitu Desa Ciwaru menjadi Desa Ciwaru dan Desa Linggajaya serta Desa Kertawirama dimekarkan menjadi Desa Kertawirama dan Desa Ciasih. Di sisi lain perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) yang pada waktu sebelumnya dikhawatirkan menimbulkan permasalahan sosial ternyata hanya sedikit saja mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Kuningan. Selain karena sudah semakin meningkatnya kecerdasan sosial masyarakat, hal ini juga dikarenakan oleh semakin meningkatnya kesadaran berpolitik secara aman dan damai pada penduduk Kuningan secara keseluruhan.

Pemilihan Presiden secara langsung oleh masyarakat untuk yang pertama kalinya menghasilkan pasangan calon presiden dan wakil presiden SBY dan Jusuf Kalla sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pemilihan kedua setelah sebelumnya dalam pemilihan putaran pertama berada di urutan kedua di bawah pasangan Mega / Hasyim. Keberadaan LSM sebagai penyuara suara rakyat juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik hanya saja perlu diperhatikan pula pertumbuhan kualitasnya sehingga keberadaan mereka dapat pula dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat secara keseluruhan.

Kondisi sosial politik yang kondisif seperti ini perlu terus dipertahankan dan dijaga stabilitasnya demi kelancaran pembangunan sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan siapapun yang menjadi pemimpinnya.

sumber : http://jabar.bps.go.id/Kab_Kuningan/html/sosial_politik.html